Tweet Bingung Menunggu Tenggelam

KEMACETAN di Jakarta merupakan tragedi nasional. Mengapa, lantaran terjadi di kota yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia di mata dunia. Miliaran bahkan triliunan rupiah lenyap manakala macet menyapa. Bahkan lahir korban jiwa, yang justru dari kalangan menengah ke bawah.


Mengapa Jakarta tidak mampu lepas dari kemacetan? Apakah ada yang salah dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah? Atau kondisi ini memang terjadi karena usia Jakatra, yang nyaris memasuki abad kelima? Entahlah....

Banyak faktor yang menjadi pemicu utama terjadinya tragedi memilukan seperti Senin (25/10/2010) malam. Utamanya adalah kelalaian manusia dari berbagai strata. Kondisinya kian miris karena belum ada kebijakan signifikan dari pemerintah untuk mengatasi macet dan banjir.

Sebut saja meningkatnya populasi penduduk Jakarta dan kendaran bermotor yang memiliki surat resmi. Sebaliknya, jumlah lahan dan daya tampung jalan raya setiap tahun terus menyusut. Fakta nyata ini sepertinya tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya yang berdinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bayangkan saja, sekira 3 juta unit mobil baru dinyatakan layak jalan pada 2010 ini. Jumlah sepeda motor sendiri mencapai 8 juta unit pada Mei 2010. Tragisnya, jumlah penduduk Jakarta di kisaran 8,5 juta orang. Saat ini angka pertumbuhan mobil perhari tercatat sekira 240 unit. Pertumbuhan sepeda motor perharinya menembus angka 890 unit.

Sparadisnya pertumbuhan kendaraan ini lantaran lunaknya syarat dalam mengurus surat kendaraan. Tidak ada aturan ketat bagi orang yang mengajukan permohonan surat kendaran. Misalnya bisa melalui pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki satu keluarga. Satu keluarga maksimal diizinkan memiliki dua kendaraan roda empat dan roda dua.

Kemudian pembangunan gedung bisnis yang sudah merajalela hingga ke pinggiran Jakarta. Kondisinya diperparah karena gedung tersebut dibangun pada lahan yang seharusnya untuk resapan air. Sadar atau tidak sadar, pemerintah memberikan izin pembangunannya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto bahkan sudah pening dengan persoalam ini. Dia punya cara tersendiri untuk membahasakan genangan yang menyebabkan kemacetan parah di Jakarta. Genangan air di Jakarta seperti wastafel yang tersumbat. Sama artinya, sistem drainase di Jakarta sangat buruk.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun hanya tersenyum dan melambaikan tangan saat ditanya luluhlantaknya Jakarta. Seharusnya orang nomor satu di Jakarta ini menjelaskan apa yang terjadi, bukan diam seribu bahasa. Sehingga pemerintah dan masyarakat bisa bahu membahu mencegah terjadinya banjir yang berujung pada kemacetan.

Kalau sudah demikian, alangkah baiknya para petinggi DKI 1 mempertimbangkan membuat perahu yang besarnya seperti Bahtera Nabi Nuh. Kalau terjadi banjir lebih besar, penduduk menengah Jakarta tidak kedinginan dan terserang penyakit. Perahu itu juga tidak terhalang kemacetan. Nyeleneh memang usul ini. Namun bisa dijadikan gambaran bagaimana Gubernur DKI saat mengobarkan janji kampanye, yakni mengatasi kemacetan dan banjir. Nyatanya Kota Jakarta tambah macet.

Berdasarkan foto dari gunung Ararat, Bahtera Nuh diperkirakan memilik luas 7.546 kaki atau setara dengan 2,3 hektare. Perahu itu juga memiliki tiga tingkat. Tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar dan sudah dijinakkan, kemudian tingkat kedua ditempatkan manusia dan tingkat ketiga burung-burung. Namun ketiga tingkat tersebut bisa digunakan untuk manusia.

Belum tuntas masalahnya. Pemerintah harus membuat sekira 80 ribu kapal dengan ukuran sama. Ini didasarkan pada rasio hunian penduduk yang dipaparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam setiap 1 hektare lahan, dihuni kurang dari 100 orang.

Bila pemerintah tidak mampu membuat kebijakan sesegara mungkin untuk mengatasi banjir dan macet, maka membuat kapal besar perlu dipikirkan. Ketika banjir bandang bertahan di Jakarta, masyarakatnya tetap nyaman karena mengungsi di kapal tersebut. Dengan kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin Jakarta bakal tenggelam dan hanya kapal yang bisa terapung.